DPR Minta Pendapat PPATK untuk Calon DGS BI

Komisi XI DPR RI meminta masukan mengenai rekam jejak dua calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) kepada PPATK. Langkah ini penting untuk melengkapi masukan sebelum melakukan fit and proper test kepada dua kandidat usulan presiden tersebut.

Iskan (anggota Komisi XI FPKS) mengapresiasi masukan yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung tertutup di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/09). PPATK dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Dari  rapat dengan pendapat Komisi XI dengan PPATK  berhasil dihimpun sejumlah informasi. "terdapat satu temuan dalam laporan namun oleh PPATK  masih dalam profile (wajar). Hal ini menjadi pertimbangan fraksi PKS namun kami tidak bisa menyebutkan namanya," ujar Iskan

Ia menekankan informasi ini membantu Fraksi dalam memahami rekam jejak calon dan menjadi bahan pertimbangan anggota Fraksi PKS di Komisi XI dalam menentukan calon yang tepat.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini  menambahkan proses uji kepatutan dan kelayakan akan dilanjutkan pada hari selasa 3 september 2013  dengan memanggil kedua calon untuk di dengar visi dan misinya, Komisi XI telah mengagendakan (Fit and Proper Test) dengan calon DGS BI Ibu Mirza Adityaswara pada pukul 13.00 dan dilanjutkan untuk calon berikutnya Bapak Anton Hermanto Gunawan pada pukul 15.00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Surat Presiden nomor R-39/Pres/8/2013 tertanggal 15 Agustus telah mencalonkan dua nama sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. Dua calon itu yaitu Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara dan Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Danamon.

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2014

Senayan .29 agustus 2013  Fraksi PKS yang diwakili oleh  Iskan Qolba Lubis MA menyampaikan  Komisi XI dan Pemerintah akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro di RAPBN 2014.

 Asumsi ini sedikit berbeda dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, pada 16 Agustus lalu.

Sejumlah asumsi yang disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditetapkan sebesar 6,0 persen dan tingkat inflasi 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga relatif disepakati sebesar 5,5 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Asumsi nilai tukar ini lebih lemah dibandingkan usulan sebelumnya, yakni Rp 9.750.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI Olly Dondokambey ini, hadir dari perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, Raker berlangsung di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kamis (29/8) malam.

Sebelum mencapai kesepakatan tersebut beberapa fraksi memberikan koreksi dan usulan terkait perubahan asumsi. Fraksi Golkar mengusulkan perubahan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu sebesar Rp10.500. Sedangkan, Iskan Qolba lubis dari Fraksi PKS mengusulkan perubahan pada asumsi nilai tukar sebesar Rp 10.000 dan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen.