Komisi VIII ke Australia Bawa Anak Istri

26 Apr 2011

* Media Indonesia
* Politik

Komisi VIII bahkan tidak menjadwalkan untuk bertemu secara resmi dengan parlemenfederal maupun negara bagian di Australia.

Nurulia Juwita

KOMISI V111 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal-asalan membuat jadwal kunjungan kerja ke Australia pada 26 April-2 Mei mendatang.

Akibatnya, kunjungan Komisi VIII ke Australia lebih menyerupai kunjungan wisata jika dibandingkan dengan maksud dan tujuan awalnya sebagai kunjungan kerja.

Hal itu diungkapkan Persatuan Pelajar Indonesia di Australia dalam surat terbukanya kepada Ketua Komisi VI1IDPR Abdul Kadir Karding, yang dimuat pada situs www. ppi-australia.org. Surat terbuka itu dibuat Mochamad Subhan Zein dan Dirgayuza Setiawan selaku ketua umum dan waki) ketua umum PPI Australia.

Berdasarkan jadwal yang diterima PPI Australia, delegasi Komisi VIII tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin Australiadi Sydney, Canberra, dan Melbourne. Misalnya kunjungan ke rumah bersama {shnred/public housing), kantor pelayanan Cen-terlink, dan pusat pelayanan komunitas tertinggal. Delegasi Komisi VIII juga tidak dijadwalkan untuk mengadakan diskusi dengan akademisi serta mahasiswa Indonesia di Australia, dengan topik diskusi yang relevan dengan maksud dan tujuan kunjungan kerja.

Bahkan, karena jadwal kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia bertepatan dengan masa reses Paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara Bagian New South Wales dan Victoria, tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan pada tingkat federal dan negara bagian di Australia pada jadvvai tentatif kunjungan kerja itu.

Komisi VIII yang diagendakan akan mengunjungi sekolah Malek Fadh Islamic School dan Federation of Islamic Councils juga dinilai ndak terkait dengankerjanya dalam pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Lebih parah lagi, berdasarkan informasi yang didapatkan PPI dari Senayan, delegasi Komisi VIII itu juga membawa anak dan istri, dan menghabiskan uang negara Rp811,8 juta.

Pada surat terbuka itu, PPI Australia mengusulkan agar rombongan Komisi VIII DPR mengunjungi daerah khusus Northern Territory untuk melihat secara langsung langkah pemerintah Australia dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan untuk 15 komunitas paling miskin dan termar-ginalkan di Australia. Termasuk mengunjungi kantor-kantor pelayanan Centerlink, shared community housing, dan inisiatif lain pemerintah Australia untuk warga miskin di Sydney dan Melbourne untuk melihat sendiri bagaimana pelayanan untuk unlucky Australians dilakukan di kota-kota besar.

Komisi VIII juga disarankanmengadakan diskusi dengan Australian permanent rcsidency yang menerima bantuan secara reguler dari Centerlink/ pemerintah Australia untuk melanjutkan hidup karena pemutusan hubungan kerja, cacat fisik, dan alasan lainnya.

Tidak optimal

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada anggota dewan yang mengajak anggota keluarganya saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Memang sebetulnya jangan ikut. Tidak merugikan negara karena bayar sendiri. Tetapi ini membuat kerja tidak optimal," ujarnya. Iskan sendiri tidak ikut ke Australia.

Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro tidak bersedia memberikan penjelasan. "Jangan ditanyakan ke saya." (*/P-5)nurulia@mediaindonesia.com